TEMU KONSULTASI PARIWISATA KDT (Balige,1 Oktober 2016)

HASIL TEMU KONSULTASI  PARIWISATA KAWASAN DANAU TOBA

SABTU, 1 OKTOBER 2016 DI BALIGE, KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BERSAMA KANTOR MENTERI KOORDINATOR KEMARITIMAN

DENGAN SELURUH KEPALA DINAS PARIWISATA SE-KAWASAN DANAU TOBA

DAN PARA PENGAMAT DAN PELAKU PARIWISATA

PENGANTAR

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2015 adalah 10.406.759 orang. Menurut Menteri Pariwisata, dengan angka perkiraan 10,017 juta wisman, dapat dihasilkan devisa‎ sebesar 11,9 miliar dolar AS atau setara Rp 163 triliun. Dengan capaian devisa itu, rata-rata wisatawan mancanegara diestimasikan tinggal selama delapan hari di Indonesia. Bagaimana dengan kunjungan Wisman ke Sumatera Utara sebagai provinsi dari kabupaten-kabupaten di KDT?

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara tahun 2015 sebanyak 229.288 orang.  Dari data yang ada, bisa disimpulkan untuk saat ini pariwisata Sumatera Utara dan Pariwisata di kawasan KDT secara khusus belum berdampak signifikan untuk bisa dikategorikan sebagai kawasan pariwisata andalan negara.

Mencari titik temu dalam bersinergis.

Masalah atau lebih tepatnya tantangan-tantangan dalam membangun pariwisata di Kawasan Danau Toba tentunya sangat banyak dan kompleks. Dimulai dari faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang tourism & hospitality yang masih minim, sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan merata dalam menghubungkan wilayah-wilayah di KDT ataupun keterbatasan dana dalam promosi pariwisata baik ke wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara. Dari segi potensi pariwisata, selain dijadikan sebagai tempat wisata, Danau Toba juga bisa dikembangkan menjadi laboratorium alam dalam menelusuri sisa-sisa letusan Gunung Toba yang ada di kawasan ini.

Selain alam yang indah, kebudayaan masyarakat Batak sebagai penduduk lokal di KDT mengandung nilai-nilai religi dan nilai-nilai filosofi yang layak untuk ditunjukkan ke dunia internasional. Segala potensi yang khas dan otentik itulah yang hendaknya dikembangkan sehingga menjadi daya tarik yang khas bagi masyarakat dunia internasional.

Hasil Temu Konsultasi

Melalui pelaksanaan temu konsultasi, banyak informasi penting yang diterima oleh semua peserta. Selain informasi, peserta juga sepakat dalam pelaksanaan beberapa hal yang fundamental untuk kelestarian Kawasan Danau Toba seperti pelaksanaan instruksi “Zero KJA” yang dulu dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kemenkoaan bidang Maritim mempresentasikan rencana-rencana pengembangan KDT, sejauh mana realisasinya dan sasaran yang ingin dicapai di tahun 2019.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah adalah Perpanjangan landasan Bandara Sibisa, Pembangunan Tourist Resort, Pembangunan Jalan Tol Kuala Namu-Parapat, Pendalaman Tano Ponggol, Pembersihan Danau Toba, Penyediaan wilayah wisata Toba sebesar 50 Ha untuk Eco-Tourism, Pembuatan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba, Penggalakkan kampanye “bersih-senyum” bagi warga sekitar Toba dan Promosi sejarah terbentuknya Danau Toba.

Pemerintah Kabupaten-kabupaten dari kawasan sekitar Danau Toba juga diberikan kesempatan untuk memberikan informasi mengenai program pengembangan pariwisata kabupaten serta menyampaikan saran dan kritikan kepada pemerintah pusat dalam beberapa kebijakan. Dalam Temu Konsultasi ini, ada 5 kabupaten yang memberikan presentasi program, yaitu dari Kabupaten Toba Samosir selaku tuan rumah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun.

Berikut adalah hasil rangkuman tanggapan dalam Temu Konsultasi Pariwisata di Kawasan Danau Toba.

1. Tanggapan pertama dari peserta asal Kabupaten Dairi adalah informasi mengenai minimnya infrastruktur di Kabupaten Dairi yang membuat banyak destinasi wisata susah diakses oleh calon pengunjung. Padahal, Dairi memiliki banyak keunikan, salah satunya miniatur budaya empat sub-etnis Batak yang terdapat di daerah Silalahi.
2. David Ketaren, yang mewakili penduduk asal Karo di Perkumpulan Gaja Toba Semesta (PGTS) menanggapi sedikitnya potensi devisa yang didapatkan dari wisatawan mancanegara karena rata-rata kunjungan harian yang sangat rendah. Kawasan Danau Toba harus segera melakukan inovasi berupa paket kunjungan menuju pantai-pantai seperti Tongging, Muara dan Tuktuk melalui kapal wisata. Rencana Pengembangan KDT juga hendaknya tidak membuat setiap kabupaten bersaing sengit dan menjual pesona wisata yang serupa, tetapi bersinergis menciptakan keunikan-keunikan dari setiap kabupaten.
3. Ramles Manampang Silalahi selaku Ketua Umum PGTS memberikan saran terkait prioritas pemerintah dalam membangun Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Pembangunan bandara dalam jarak yang berdekatan tentu akan membebani anggaran negara jika dilaksanakan secara bersamaan. Sehingga prioritas pemerintah pusat harus dipertajam agar arah pembangunan kawasan lebih efektif. Dalam bidang pariwisata, juga harus dilakukan beberapa gimmick untuk menarik minat wisatawan.
4. “Dulu Danau Toba dipandang cantik, dinikmati segan, sekarang Danau Toba dipandang (masih) cantik, tetapi dinikmati pahit.” Raden Pardede menyorot kepada aspek kelestarian alam Danau Toba. Sebagai wisata alam, maka hal utama yang harus dijaga adalah kondisi air danau yang baik. Beliau juga menekankan proses RIA (Regulatory Impact Assesment) dalam semua kebijakan sebelum diimplementasikan dalam bentuk peraturan. Kawasan Danau Toba harus bersiap dengan melakukan pelatihan hospitality dan penguatan nilai-nilai budaya keramahan kepada penduduk lokal secara berkala.
5. Gilbert Sinamo berbicara tentang konsep ekonomi kerakyatan. Menurut Gilbert, pengembangan pariwisata harus menjawab kebutuhan konsumen dan menyediakan diferensiasi penyajian pariwisata yang disesuaikan dengan target asal tujuan wisatawan.
6. Maruap Siahaan mengatakan, bahwa masyarakat asal KDT yang memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan di luar daerah sangat diharapkan dapat menjadi representasi masyarakat untuk membangun kawasan KDT yang masih dalam kondisi tertinggal. Implementasi kebijakan “ZERO KERAMBA” sangat mendesak untuk segera dilakukan.
7. Sahat Sihombing mengemukakan agar pihak regulator, dalam hal ini kementerian harus mengarahkan tiap-tiap kabupaten agar bisa menghasilkan produk yang unik dan unggul. Perubahan bentuk Badan Otorita Khusus menjadi BLU sedikit disayangkan karena mereduksi kewenangan dari Badan Otorita Danau Toba.
8. Vera Hutauruk, sebagai pegiat wisata di KDT mengemukakan bahwa Tapanuli Utara, sebagai kabupaten induk sebelum pemekaran sekarang lebih banyak berperan sebagai tempat perlintasan saja. Sebagai perantau yang kembali pulang untuk membangun kampung halaman, beliau mendirikan pelatihan berbahasa Inggris yang baik di Siborongborong untuk meningkatkan rasa percaya diri di kalangan anak-anak. Selain pelatihan, Vera juga membangun homestay (piltik) untuk mengakomodasi wisatawan yang menginginkan nuansa yang unik.
9. Ulyses Sitompul menekankan pengaruh media sosial yang begitu masif dalam mempromosikan daerah wisata. Digital Advertising adalah andalan baru dalam mempromosikan pariwisata seperti diperlihatkan oleh website Yogyes di Yogyakarta.
10. Kadis Pariwisata Kabupaten Humbahas membahas Kesatuan program dan rencana aksi dari Pemerintah Pusat terkait KJA serta pelestarian budaya lokal Batak yang mulai memudar.
11. Kadis Pariwisata Tobasa memberikan fokus pada masalah kualitas SDM yang masih kurang dan atraksi sebagai penarik utama wisatawan ke sebuah daerah wisata.
12. Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun memberikan solusi agar Persatuan Hotel & Restoran Indonesia agar mampu memonitor kualitas pelayanan dari para anggotanya di daerah.
13. Perwakilan Dinas Pariwisata Samosir memberikan fakta, bahwa salah satu hal penting yang tidak bisa dikompromikan oleh wisatawan asing adalah kualitas air minum. Perlu bantuan dari pemerintah termasuk juga dari PGTS dalam pembangunan infrastruktur air bersih di samosir.
14. Perwakilan Dinas Pariwisata Tapanuli Utara menanggapi tenggat waktu dari pemerintah pusat terkait implementasi kebijakan “One Destination, One Management”.

Ini adalah poin-poin penting dari hasil Temu Konsultasi, sekiranya ada yang membutuhkan materi lengkap bisa menghubungi pihak PGTS sesuai nomor telepon yang tertera di website www.gajatoba.org

SUSUNAN PEMBICARA DAN PESERTA:

Moderator: Jansen Sinamo

Pembicara Kunci: Deputi Menko Kemaritiman Dr. Ir. Ridwan Djamaludin

Pembicara: Kepala Dinas Pariwisata se-Kawasan Danau Toba (9 Kabupaten)

Penanggap:

1. Ir. Raden Pardede (Ketua Dewan Penasehat PGTS)
2. Ir. Jonner Napitupulu
3. Gilbert Sinamo
4. Sahat Sihombing
5. Vera Hutauruk (Penggiat Pariwisata)
6. Staf Dinas Pariwisata Pemkab Se-KDT
7. Dan dari berbagai kalangan lainnya

DALAM ACARA KONSULTAS ITERSEBUT DAPAT DIRUMUSKAN BERSAMA:

1. Rencana Pengembangan Pariwisata (Semua Kabupaten)
2. Arah Pengembangan Pariwisata
3. Hambatan-hambatan apa yang mereka miliki
4. Pengintegrasian potensi Pariwisata (dalam pengembangan paket pariwisata dan pembangunan infrastrukur)